| Pelita Jaya: Sanksi PSSI Salah Alamat |
|
|
| Sepakbola - Liga Indonesia | ||
| Wednesday, 14 December 2011 13:42 | ||
 Jakarta - Pelita Jaya FC tidak menghiraukan sanksi yang dijatuhkan Komisi Displin PSSI pada mereka karena dianggap salah alamat. Klub kota Karawang itu bersikeras bahwa Indonesian Super League (ISL) adalah hasil kongres di Bali.Seperti diketahui, hari Selasa kemarin Komdis menghukum delapan klub yang mengikuti ISL dengan mendiskualifikasinya dari IPL, mendegradasikannya ke Divisi Utama musim depan, melarang aktivitas transfer, dan denda Rp 500 juta. Menyikapi hal tersebut, manajer Pelita Jaya Lalu Mara menilai Komdis melakukan kesalahan dalam membuat keputusan. Ia menegaskan, klubnya mengikuti ISL karena kompetisi itu merupakan hasil Kongres II di Bali yang masih berlaku. "Pelita Jaya tidak menghiraukan sanksi tersebut. Karena sanksi tersebut salah alamat. PSSI salah alamat menjatuhkan sanksi kepada klub yang ikut Liga Super Indonesia, karena kami menjalankan keputusan Kongres II PSSI tahun 2011 di Bali," tutur Lalu Mara dalam pernyataannya kepada detik, Rabu (14/12/2011). "Kalau PSSI ingin mengubah format kompetisi, termasuk jumlah klub, maka harus dilakukan melakui kongres, karena format kompetisi merupakan produk kongres, yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di sebuah organisasi. Jadi, ini seperti yang salah menghukum yang benar." Ia menambahkan, hasil kongres tersebut masih berlaku meski pengurus sudah berganti. Menurutnya, Kongres di Solo bulan Juli lalu hanya memilih ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Komite Eksekutif. "Selebihnya tidak ada. Karena itu, pengurus terpilih harus menjalankan keputusan Kongres II Bali, Januari 2011. Tidak bisa ujug-ujug (tiba-tiba -red) main sok kuasa. Betul mereka terpilih, the winner takes all. Tapi itu bukan berarti pengurus sekarang bisa leluasa mengacak-acak aturan yang sudah diputuskan melalui kongres," tandasnya. Lalu Mara juga kembali mempermasalahkan PSSI yang memasukkan enam klub tanpa melalui proses promosi dan degradasi untuk membentuk Indonesian Premier League (IPL) - dan itu dinilainya melanggar asas kepatutan dan fair play. "Bila PSSI ingin mengubah semuanya, bisa saja, tapi melalui Kongres. Sebuah keputusan kongres hanya bisa diubah melalui kongres. Di luar itu tidak bisa, dan ini berlaku di organisasi kemasyarakatan manapun," sambung Lalu Mara. "Tinggal undang saja pemilik suara. Masalah disetujui dengan musyawarah dan mufakat atau voting itu lain soal. PSSI harus menjalankan aturan organisasi, bukan dengan sok kuasa, beri sanksi ini sanksi itu. Yang dirugikan sepakbola nasional." | ||
|
|
| < Prev | Next > |
|---|
